Drone Skies: Saat Waktu di Perbatasan Diukur dalam Ketinggian dan Warna Darma yang Tersinggung
Mari kita bayangkan sebuah pemandangan, kira-kira sepuluh hari yang lalu: seorang prajurit Kamboja, mungkin dengan telapak tangan yang sedikit berkeringat di tengah ketegangan yang sudah berbulan-bulan, membidikkan sebuah tabung logam ringan ke langit biru di atas perbatasan.
Dia bukan membidik jet tempur bertenaga mesin turbofan yang meraung, melainkan sesuatu yang jauh lebih sunyi, hampir seperti mainan mahal yang melayang di udara—sebuah drone Dominator XP milik Angkatan Udara Thailand.
Jari menekan pelatuk, rudal QW-3 berpandu infra merah melesat dari pundaknya, dan dalam hitungan detik, benda yang menjadi mata-mata angkatan bersenjata tetangga itu berubah menjadi kembang api logam yang berjatuhan. Adegan itu, yang kemudian beredar dan diviralkan di internet Kamboja, bukan sekadar klaim kemenangan militer belaka. Itu adalah simbol yang sempurna dari konflik Thailand-Kamboja 2025: sebuah perang yang tidak lagi hanya diukur dalam satuan jarak darat yang direbut, tetapi dalam ketinggian teknologi yang dijegal, dalam persepsi yang dipolitisasi, dan dalam biaya kemanusiaan yang semakin dalam dan semakin mengkhawatirkan.
Peristiwa drone Thailand yang ditembak jatuh oleh rudal panggul Kamboja—sebuah adegan yang viral di internet Kamboja—tidak muncul dari ruang hampa. Ia adalah titik puncak dari sebuah tangga eskalasi yang anak tangganya sudah mulai dipijaki sejak awal tahun, diwarnai oleh insiden-insiden kecil yang mengandung api besar. Kilas balik ke 28 Mei 2025, sebuah baku tembak singkat selama sepuluh menit di kawasan “Emerald Triangle” menewaskan seorang letnan dua Kamboja, Suon Roun. Saat itu, respon dari kedua belah pihak sudah menggambarkan pola yang akan terus berulang: saling tuduh siapa yang memulai, dilanjutkan dengan pertemuan militer untuk meredakan ketegangan yang seolah-olah berhasil, namun diikuti dengan pembangunan kekuatan dan pernyataan keras dari masing-masing pihak. Ketika Kamboja kemudian melarang impor buah dan sinetron dari Thailand pada pertengahan Juni, itu bukan lagi sekadar urusan keamanan semata, melainkan sudah merambah ke ranah nasionalisme ekonomi yang mudah disulut menjadi emosi publik. Dan kemudian, ada “bom politik” yang meledak: percakapan telepon tidak resmi antara Perdana Menteri Thailand saat itu, Paetongtarn Shinawatra, dengan mantan pemimpin Kamboja Hun Sen, tiba-tiba bocor ke publik oleh pihak Kamboja. Kebocoran ini bukan hanya memalukan, tetapi meruntuhkan kepercayaan pasar—mengakibatkan indeks pasar saham Thailand anjlok selama tiga hari berturut-turut—dan bahkan merobohkan koalisi pemerintahan Thailand, menciptakan krisis legitimasi yang memperlihatkan betapa rapuhnya fondasi politik di tengah panasnya suhu perbatasan.
Es kalinya pun akhirnya pecah pada 24 Juli 2025. Seorang prajurit Thailand terluka parah setelah menginjak ranjau darat di provinsi Ubon Ratchathani, memicu konfrontasi bersenjata langsung di sepanjang perbatasan yang berlangsung selama empat hari. Inilah momen ketika konflik melompat ke level yang baru: untuk pertama kalinya sejak perang perbatasan dengan Laos, Angkatan Udara Thailand (RTAF) mengerahkan jet tempur F-16 Fighting Falcon untuk melakukan serangan udara terhadap instalasi militer Kamboja. Gema ledakan bom dari jet-jet itu mengakhiri periode “ketegangan terkendali” dan membawa kedua negara ke dalam sebuah pertikaian yang lebih terbuka dan mematikan. Gencatan senjata tanpa syarat berhasil dicapai pada 28 Juli, tetapi itu hanyalah jeda, bukan perdamaian. Napas itu ternyata pendek. Pada 7 Desember 2025, baku tembak kembali meletus, dan keesokan harinya Thailand melancarkan operasi darat dan udara skala lebih besar lagi. Operasi militer Thailand, yang dinamai “Sattawat”, bahkan berhasil merebut sejumlah wilayah di Kamboja utara. Dalam pusaran ini, drone yang ditembak jatuh itu hanyalah satu dari ribuan elemen dalam sebuah drama besar yang skenarionya ditulis dengan darah, tanah, dan sekarang, teknologi.
Di sinilah kita sampai pada bagian yang membuat konflik 2025 ini terasa sangat modern dan sekaligus mengerikan: pergeseran medan perang ke udara dan dampaknya yang tak terhindarkan pada orang-orang yang paling tidak bersalah. Saat drone mata-mata Thailand dijatuhkan di darat, kekhawatiran justru beralih ke arah sebaliknya: ke arah laut. Kementerian Pertahanan Thailand kini tengah menyelidiki laporan adanya drone yang terbang di dekat anjungan minyaknya di Teluk Thailand, dengan kecurigaan mengarah pada kemungkinan sabotase atau terorisme. Menteri Pertahanan Thailand, Jenderal Natthaphon Narkphanit, mengakui bahwa memantau perairan jauh lebih sulit daripada daratan, terlebih dengan adanya lebih dari 10.000 kapal penangkap ikan yang juga bisa mengoperasikan drone. Imbauan untuk memasang sistem anti-drone di anjungan-anjungan minyak itu, yang didukung oleh grup energi nasional PTT, menunjukkan betapa konflik darat telah merembet dan mengancam aset ekonomi strategis di laut. Ini bukan lagi sekadar pertikaian atas sepetak tanah perbatasan; ini sudah menyangkut keamanan energi dan kedaulatan maritim.
Namun, di balik semua manuver militer dan teknologi tinggi ini, ada narasi yang paling memilukan dan harus selalu kita ingat: narasi warga sipil. Volker Türk, Komisioner Tinggi HAM PBB, pada pertengahan Desember 2025 menyuarakan keprihatinan yang mendalam. “Saya merasa ngeri dengan laporan bahwa area di sekitar desa dan situs budaya terkena serangan dari jet tempur, drone, dan artileri,” katanya. Hukum humaniter internasional sangat jelas: perlindungan warga sipil dan infrastruktur sipil adalah yang terpenting. Namun statistik berbicara lain. Hingga pertengahan Desember, Kamboja melaporkan 18 korban jiwa sipil, sementara Thailand melaporkan satu korban jiwa sipil dalam gelombang pertempuran terbaru ini. Secara total, diperkirakan sekitar 750.000 orang dari kedua sisi perbatasan telah terpaksa meninggalkan rumah mereka, menjadi pengungsi di negeri sendiri. Serangan-serangan, termasuk yang dilaporkan menimpa kompleks kasino dan pusat penipuan di Kamboja, tidak hanya mengancam penduduk lokal tetapi juga para pekerja asing yang menjadi korban perdagangan manusia dan sekarang terjebak di tengah zona perang. Sebuah laporan dari Kementerian Pertahanan Kamboja pada 19 Desember 2025 menuduh pasukan Thailand melakukan serangan artileri “tanpa pandang bulu” ke area permukiman sipil di Banteay Meanchey, sebuah klaim yang jika benar merupakan pelanggaran serius. Di sisi lain, di media sosial juga muncul debat panas antara warga kedua negara, saling menyalahkan siapa yang lebih dulu membunuh warga sipil, mencerminkan jurang persepsi yang dalam dan penuh kepahitan.
Lalu, di manakah peran kekuatan besar dalam semua ini? Sebuah analisis yang beredar di kalangan tertentu, seperti yang diungkapkan oleh seorang pengamat Thailand di media sosial, melihat konflik ini sebagai lebih dari sekadar perseteruan bilateral. Pandangan ini melihat Kamboja sebagai “negara bawahan” yang memiliki kepentingan strategis sangat besar bagi Tiongkok, melalui investasi infrastruktur seperti Pelabuhan Ream dan Kanal Funan Techo. Di sisi lain, Thailand dipandang sebagai sekutu tradisional Amerika Serikat yang memiliki jaringan aliansi yang kuat di Indo-Pasifik. Dalam kerangka ini, bentrokan Thailand-Kamboja berpotensi disulap menjadi “proxy war” atau perang atas nama kekuatan besar, di mana kedua negara lokal menjadi bidak dalam papan catur geopolitik yang jauh lebih besar, mirip dengan skenario yang terjadi di Ukraina. Meski pandangan ini mungkin terkesan sinis dan berlebihan, ia tidak bisa sepenuhnya diabaikan karena menjelaskan mengapa resolusi konflik ini terasa begitu rumit dan mengapa tekanan diplomatik dari ASEAN atau PBB sejauh ini belum membuahkan hasil yang permanen.
Jadi, apa pelajaran yang bisa kita petik dari semua kekacauan ini? Sebagai seseorang yang sudah lama mengamati dinamika regional, izinkan saya menyampaikan sedikit nasihat yang mungkin terdengar klise, tetapi justru karena itu penting untuk diulang: “Dalam sengketa perbatasan, kemenangan militer terbesar sekalipun seringkali hanya ilusi sementara, sementara kekalahan diplomatik dan penderitaan manusia yang ditimbulkannya adalah warisan yang nyata dan bertahan lama.” Teknologi seperti drone dan rudal panggul memang mengubah wajah peperangan, membuatnya lebih presisi dan asimetris.
Namun, teknologi tidak pernah—dan tidak akan pernah—bisa menyelesaikan akar masalah: persepsi sejarah yang saling bertolak belakang, luka nasionalisme yang belum sembuh, dan kegagalan untuk membangun kepercayaan yang tulus. Jet F-16 bisa menghancurkan sebuah bunker dalam hitungan detik, tetapi membangun kembali kepercayaan antara dua bangsa yang bertetangga membutuhkan waktu puluhan tahun.
Oleh karena itu, jalan keluar satu-satunya adalah kembali ke meja perundingan, tetapi bukan perundingan yang sekadar formalitas. Perlu sebuah dialog yang berani membongkar narasi-narasi sejarah yang dipelintir untuk kepentingan politik dalam negeri, yang berfokus pada pengaturan bersama (co-management) wilayah sengketa untuk kepentingan ekonomi bersama, dan yang menempatkan keselamatan warga sipil sebagai prioritas absolut di atas segala gengsi militer. ASEAN tidak boleh lagi menjadi penonton yang baik hati, tetapi harus menjadi mediator proaktif yang didukung oleh komunitas internasional. Investasi terbaik bagi kedua negara saat ini bukanlah pada sistem rudal QW-3 atau drone Dominator XP yang lebih canggih, melainkan pada mekanisme verifikasi perbatasan bersama, saluran komunikasi militer yang terbuka 24/7 untuk mencegah kesalahpahaman, dan dana rekonstruksi untuk rumah-rumah warga yang hancur di kedua sisi garis imajiner yang kita sebut perbatasan.
Kepada Anda, para pembaca yang telah menyimak hingga titik ini, saya ingin menanyakan: Menurut Anda, elemen apa yang paling krusial dan sering terabaikan dalam upaya mendamaikan dua negara bertetangga yang sudah terjebak dalam siklus konflik seperti Thailand dan Kamboja? Apakah faktor generasi muda dengan cara pandang yang lebih global, tekanan ekonomi dari masyarakat sipil, atau justru peran media dalam membangun narasi perdamaian? Mari kita diskusikan di kolom komentar.
Disclaimer: Artikel ini disusun berdasarkan informasi yang tersedia untuk publik hingga 19 Desember 2025 dari berbagai sumber berita dan laporan resmi. Penulis telah berupaya menyajikan analisis yang seobjektif mungkin dengan mempertimbangkan perspektif dari kedua belah pihak. Opini yang disampaikan dalam bagian nasehat adalah pandangan pribadi penulis sebagai pengamat hubungan internasional dan tidak mewakili kebijakan institusi manapun. Situasi di lapangan dapat berkembang dengan cepat, dan pembaca disarankan untuk merujuk pada sumber berita terpercaya untuk informasi yang paling mutakhir. Tujuan artikel ini adalah untuk memberikan kedalaman analisis dan pemahaman kontekstual, bukan untuk mengambil sisi dalam konflik tersebut.
Don't forget to keep following this blog so you don't miss other interesting articles only at risdosagalavsjilong.blogspot.com.
